Selasa, 27 Juli 2021

Sebenarnya Berapa Usia Kota Sukabumi?

Sebenarnya Berapa Usia Kota Sukabumi?

Propinsi Jawa Barat dibentuk pada tahun 1925 (Staatsblad 1924 No. 378 bij Propince West Java) yang terdiri dari 5 karesidenan, 18 kabupaten (regentscapen) dan kotapraja (staads gemeente), dimana Soekaboemi (Sukabumi) salah satu staads gemeente di propinsi Jawa Barat di bentuk berdasarkan (staatsblad 1914 No. 310).


BERITAU.id-Setelah pemerintahan kembali kepada Hindia Belanda pada tahun 1903, terbit Undang-undang Desentralisasi yang bertujuan menghapus sistem pemerintahan tradisional diganti dengan sistem administrasi pemerintahan modern sebagai realisasinya dibentuk staadsgemeente diantaranya adalah:

1. Gemeente Batavia (S. 1903 No. 204)
2. Gemeente Meester Cornelis (S. 1905 No. 206)
3. Gemeente Boeitenzorg (S. 1905 No. 208)
4. Gemeente Bandoeng (S. 1906 No. 121)
5. Gemeente Tjeribon (Cirebon) (S. 1905 No. 122)
6. Gemeente Soekaboemi (S. 1914 No. 310)

Pengertian Gemeente

Pembentukan gemeente tersebut bukan untuk kepentingan penduduk pribumi tetapi untuk kepentingan orang-orang Belanda dan masyarakat golongan Eropa serta yang dipersamakan (yang menjadi Burgermeester dari Staatsgemeente Soekaboemi selalu orang-orang Belanda).

Sebagaimana telah ditetapkan bahwa Burgemeester bukanlah orang yang mengatur kaum pribumi, namun seorang Burgemeester adalah orang berkebangsaan Belanda yang mengatur bangsa Belanda dan orang eropa kebanyakan serta mengatur bangsa timur asing yaitu Arab dan Cina, (Regeringsalmanak Voor Nederlandsh Indie 1928 : 746-748).

Pada tanggal 1 April 1914 Hindia Belanda menjadikan Soekaboemi sebagai “Burgerlijjk Bestuur” dengan status “Gemeenteraad van Sukabumi” (secara merata terjadi perubahan status Gemeente di banyak daerah di Indonesia mengingat pada tanggal ini adalah momen terpenting bagi Belanda yaitu tanggal kemenangan perang Belanda atas Spanyol) dengan alasan bahwa di tempat ini banyak berdiam orang-orang Belanda dan Eropa pemilik perkebunan-perkebunan yang kebanyakan berada di daerah Sukabumi di bagian selatan yang harus mendapatkan pelayanan yang istimewa.

Sebagai konsekuensi atas pembentukan pemerintahan yang otonom, maka beberapa kewajiban yang sebelumnya dijalankan oleh pemerintah pusat dalam rangka mengelola Soekaboemi, selanjutnya akan diserahkan kepada Gemeente Soekaboemi.

Beberapa kewajiban tersebut antara lain, perawatan, pembetulan, pembaharuan, dan pembuatan jalan umum, jalan raya, lapangan, pekarangan, taman dan tanaman-tanaman, parit, sumur, rambu-rambu jalan umum, papan nama, jembatan, dinding dam, penguatan dinding selokan dan got, pemandian umum dan pemeliharaan mata air, cuci dan kakus, pemotongan hewan, dan pasar, penyiraman jalan raya, pengambilan sampah di sepanjang jalan, pengambilan sampah di jalan-jalan kecil dan di lapangan, penerangan jalan, pemadam kebakaran dan pembuatan serta pemeliharaan makam.

Suasana Kota Sukabumi tempo dulu (istimewa)

Gemeente Sukabumi masih belum memiliki kelengkapan organisasi yang memadai pada saat lembaga tersebut didirikan menurut aturan hukum tata negara yang berlaku saat itu. Gemeente semestinya dipimpin oleh seorang burgemeester, namun sampai tahun 1924 atau sekitar sepuluh tahun sejak Gemeente Soekaboemi berdiri, pemerintah belum mengangkat Burgemeester Soekaboemi.

Jabatan tersebut untuk sementara waktu masih dipegang oleh Asisten Residen Buitenzorg untuk Soekaboemi. Salah satu ciri yang menonjol dari Gemeente adalah dilibatkannya warga gemeente untuk menangani berbagai urusan tentang gemeente.

Maka pada tahun 1926, tepatnya pada tanggal 1 Mei 1926 dan baru ditetapkan pada 31 Mei 1926, Burgemeester Soekaboemi pertama bernama G.F Rambonet diangkat.

G.F Rambonent diangkat dengan pripsip desentralisasi modern, dimana kedudukan burgemeester lalu menjadi jelas. Partisipasi warga gemeente dalam mengelola gemeente adalah melalui lembaga perwakilan yang disebut Gemeenteraad. Lembaga tersebut mirip dengan dewan perwakilan rakyat kota, namun dipimpin oleh seorang burgemeester.

Pada tahun 1922, sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap peran desentralisasi yang ada maka terbentuklah Bestuursher Voorings Ordonantie atau Undang-undang Perubahan Tata Pemerintahan Negeri Hindia Belanda (Staatsblad 1922 No. 216), sehinga pada tahun 1922 terbentuklah Regentschaps Ordonantie (Ordonantie Kabupaten) yang membuat ketentuan-ketentuan daerah Otonomi Kabupaten (Staatsblad 1925 No. 79).

Hari Jadi Kota Sukabumi ke- 107 tahun?

1 April 1914 telah berpuluh-puluh tahun berselang dijadikan sebagai penanda Hari Jadi Kota Sukabumi. Penanda waktu itu seakan diterima sebagai suatu pembenaran. Padahal, sebagaimana penanda hari jadi kota/kabupaten lainnya, penanda hari jadi bukan tak mungkin untuk ditinjau ulang akurasinya.

Peninjauan ulang terhadap penanda hari jadi yang telah ada pernah dilakukan oleh sejumlah kota/kabupaten, seperti Ngawi, Tulungagung, Jember, Malang, Banyumas, Pasuruan (meski hingga kini belum ada kesepakatan) serta Surabaya, dan sebagainya. Ada pula daerah yang melacak hari jadinya karena sebelumnya hari jadi suatu kota dan kabupaten menggunakan penanggalan yang sama, seperti dilakukan oleh Kota Kediri, atau karena terbentuknya kota baru seperti Kota Batu yang disemangati oleh otonomi daerah dan mengacu kepada dasar psikologis masyarakat.

Peninjauan ulang penanda hari jadi tersebut dilakukan karena beberapa hal termasuk pertimbangan atas dasar historis (op basis van de geschiedenis begeleidende) dan psikologis masyarakat. Dengan perkataan lain, penanda hari jadi bukanlah “harga mati”, bersifat tentatif, dan sebagai suatu hasil riset keilmuan bukan tak dapat dibatalkan (digugurkan).

Pada tahun 1921 dimana di tahun tersebut dilantik Bupati Sukabumi yang pertama yaitu R.A.A Soeria Natabrata, Maka komponen suatu wilayah secara hukum tata negara telah terpenuhi, karena telah memiliki 5 (lima) unsur penting yaitu: 1. Nama Daerah 2. Wilayah Hukum 3. Pemimpin dari Kalangan Bangsa Sendiri 4. Pemerintahan dan 5. Administrasi Daerah.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tahun 1914 , Sukabumi ini belum dipimpin oleh seorang burgemeester atau bahkan oleh pemimpin dari kalangan bangsa sendiri. “Gemeente Soekaboemi” pada 1 April 1914 belumlah ada pemimpinnya serta saat itu secara administratif Soekaboemi masih menjadi bagian dari wilayah Cianjur (Kepatihan Cianjur) dan dipimpin oleh seorang patih.

Jadi siapakah yang berkuasa pada saat itu atas rakyat pribumi di wilayah yang (juga) kini menjadi kota Sukabumi? Jawabannya tentu saja adalah bupati.

Bupati dalam hal ini adalah bertindak dan berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat adat tertinggi, sedangkan Burgemeeseter pada saat itu hanyalah memimpin secara administratif kalangan Belanda dan atau Eropa kebanyakan dan Timur asing yaitu kalangan bangsa Arab dan Cina.

Itulah mengapa pada saat itu, pendopo Bupati dan kantor sekretariat kabupaten letaknya ada di wilayah yang menjadi kota saat ini.

Kata ‘Gemeente’ itu sendiri mengacu kepada sebuah istilah sebagai pengejawatahan wilayah untuk kepentingan kaum Belanda, bukan untuk kaum pribumi. Perlu pula saya ulangi lagi dan lagi pernyataan ini bahwa seorang Burgemeester adalah orang berkebangsaan Belanda yang mengatur bangsa Belanda dan orang eropa kebanyakan serta mengatur bangsa timur asing yaitu Arab dan Cina, (Regeringsalmanak Voor Nederlandsh Indie 1928 : 746-748).

Maka merunut kepada Hari Jadi Kota Sukabumi dari perspektif sejarah, Psikologis Bangsa dan Hukum Tata Negara secara lengkap dan alasan bahwa nama Soekaboemi sudah tercetus lebih dari dua abad yang lalu serta nama ‘Soekaboemi sendiri telah tercetus sejak tahun 1870, maka penamaan awal (eerste soekaboemi genomen en te schriven) adalah hal yang utama yang patut dijadikan tinjauan guna menetapkan Hari Jadi Kota dan Kabupaten Sukabumi serta karena penamaan suatu wilayah yang dicatatkan, maka dapat disebut sebagai “sebab utama” atau “oorzaak” dan memiliki peran tertinggi dari segala peran pembentukan suatu wilayah di seluruh dunia sejak sebuah budaya terlahir dan diciptakan.

Ditinjau dari hukum tata negara atau dari prespektif historis yang memperhatikan pula aspek psikologis bangsa, mengingat penamaan itu lahir dari usulan pribumi dan telah berkembang lama di tengah masyarakat pribumi saat itu, dan jika merunut pada hukum Tata Negara secara yuridis formal mengatakan bahwa Kabupaten Sukabumi berdiri sejak terpisah dari kabupaten Cianjur tahun 1921, maka tentu dari perspektif hukum tata negara hal ini adalah yang terpenting atas pembentukan suatu wilayah serta menempati “rangking” pertama yang mengalahkan semua unsur yang melawannya.

Lebih penting daripada itu bahwa alangkah lebih bijak apabila Hari Jadi Sukabumi dilihat dari tinjauan secara historis dan psikologis dengan memperhatikan unsur “kebangsaan” yaitu dengan menekankan kepada unsur penting bahwa penamaan ‘Soekaboemi’ terlahir dari usul pribumi, bukan hanya ditinjau dari segi administrasi pemerintahan saja, karena secara psikologis hal itu akan membanggakan bagi kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan serta tentu dengan merunut kepada fakta sejarah bahwasanya sebelum kemerdekaan RI bahwa yang mengatur bangsa pribumi ini di wilayah yang kelak menjadi Kota Sukabumi adalah Bupati bukan Burgemeester.


Disalin BERITAU.id dari tulisan karya Rangga Suria Danuningrat (Pegiat Soekaboemi History)

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *